PT CLS dan PT HUK Diduga Kangkangi Surat Bupati DPRD Banyuasin

Wahanainformasinews.or.id

Banyuasin – PT Citra Lestari Sawit (CLS) yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit diwilayah Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago itu diduga kangkangi surat Bupati dan DPRD Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hal serupa juga dilakukan oleh PT Hamita Utama Karsa (HUK) di Kecamatan Pulau Rimau yang masih belum usai, yang direlease media nusantaranews.com.

Dihadapan Pimpinan DPRD Banyuasin Irian Setiawan dan wakil pimpinan Sukardi menjelaskan dari surat rekomendasi Ketua DPRD dan Surat Bupati terkait lahan sekitar 150 hektar milik 75 orang oleh pihak PT CLS yang telah dibuat kebun sawit plasma, tetapi namanya tak ada semua.

Diungkapkan Hadi, secara legalitas 75 orang atas lahan sekitar 150 hektar tersebut sudah jelas kepemilikannya,  sedangkan perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menguasai lahan, bahkan DPRD sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi serta Surat Bupati Banyuasin bahwa pihak perusahaan harus mengeluarkan lahan tersebut untuk dikembalikan kepada 75 orang yang dimaksud.

“Sampai saat ini pihak perusahaan tak mengindahkan surat dari Dewan dan Bupati Banyuasin, maka belum lama ini kami serempak memasang patok pembatas lahan sesuai kepemilikanya, tapi upaya kami dihadang oleh pihak petugas keamanan kepolisian yang melindungi pihak perusahaan,” tegas Heru dihadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banyuasin, (16/8/2021).

Heru menambahkan pihaknya sebagai warga yang secara sah disertai dokumen dari nehara memiliki lahan, meminta kepada Bupati dan DPRD Banyuasin untuk menyelesaikan persoalan lahan kebunya yang saat ini di kuasai perusahaan, karena sampai saat ini sebagai warga pemilik lahan yang sah justru diintimidasi oleh pihak perusahaan dengan mengerahkan petugas kepolisian.

“Sebelum ada korban jiwa berjatuhan guna mempertahankan hak miliknya, memohon pihak pemerintah daerah dan wakil rakyat kami bisa memfasilitasi agar permasalahan ini segera diselesaikan,” harapnya.

Persoalan yang sama juga dirasakan anggota Koperasi Mitra Asri Kecamatan Pulau Rimau yang lahan seluas sekitar 524 hektar oleh PT HUK dibuat kebun plasma sawit, tetapi sudah lebih 10 tahun ini tidak pernah menikmati hasil dari perkebunanya.

“Sebagai pemilik lahan yang sah juga sudah mengantongi surat Wakil Bupati Banyuasin bahwa yang pada intinya pihak PT. Hamita Utama Karsa (HUK) segera menyelesaikan masalah yang telah di klaim oleh warga Tabuan Asri, namun faktanya juga belum diselesaikan,” ucap Jumro saat dibincangi wartawan media ini beberapa saat yang lalu.

Jika dalam waktu dekat ini pihak PT Huk tidak ada itikat baik dalam pengelolaan penghasilan kebun plasma, kami sebagai petani dibuatnya merugi, kami akan melakukan aksi tuntutan baik secara massal juga akan menempuh jalur Hukum, sambung waluyo juga petani plasma.

Masih kata Waluyo, selama kebun plasma dikelolah PT HUK sampai saat ini tidak pernah menikmati hasil kebun plasmanya, justru pihak perusahaan membebani jumlah hutang yang berlipat-lipat kepada petani,” tegas waluyo sembari menutup perbincangan dengan awak media ini.

Sampai berita ini ditayangkan, kedua perusahaan belum ada yang dimintai konfirmaainya.

Laporan : Tim / Rill

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *