Pernikahan Usia Muda Berujung Perceraian

 

* Palsukan Dokumen Demi Berlangsung Pernikahan

 

Banyuasin, WIN.or.id – Terhendus pernikahan di usia muda di wilayah Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, kini berujung perceraian dini, Selasa (24/3/2021).

Menurut informasi, pernikahan antara El dengan Ro berawal terjadi kasus pemerkosaan, saat itu El berusia 12 Tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tak puji tersebut, Ro menikahi El dalam usia anak – anak dengan cara dituakan usia dari lahir Tahun 2003 dibuat Tahun 1999.

Demikian proses pembuatan dokumen, Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banyuasin, berjalan lancar. Sehingga perjalanan pernikahan yang dilaksanakan Tahun 2016 lalu di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes), di ternama di Banyuasin, berjalan baik.

Sehingga sepasang keluarganya ini, dikarunia satu orang anak laki – laki berusia 3 Tahun. Namun, kini berujung perceraian pasca kasus pemerkosaan yang dilakukan Ardi Yuli tak lain kakak ipar El, hingga kini kasus pemerkosaan masih berjalan di tempat PPA Polres Banyuasin.

Menyikapi adanya temuan pemalsuan dokumen KTP, Kadis Dukcapil Banyuasin Saukani SE MSi mengatakan, pihaknya hanya menerima laporan dari orang yang membuat dokumen. Terkait dugaan dituakan usia, pihak dukcapil tidak tahu.

“Kami hanya menerima laporan dan permohonan dari orang yang membuat KTP. Kalau pembuatan itu salah atau dipalsukan biar mereka sendiri yang bertanggungjawab,” kata Saukani jelas itu sudah menyalahi aturan dan hukum.

Terpisah Kepala UPTD Dukcapil Banyuasin III, Zolimin SH MSi menuturkan, jika benar ada temuan seperti dituakan umur, jelas tidak benar dan menyalahi hukum jelas tidak diperbolehkan.

“Itu menyalahi aturan, apalagi usianya belum 17 tahun, itu nggak boleh, itu sudah aturannya,” ujarnya. Sedangkan saat ini menikah saja minimal harus berumur 21 tahun, “kalo untuk KTP kalo umurnya sudah 17 tahun atau lebih itu baru bisa diterbitkan,” ujarnya.

Zolimin menuturkan, itu sama saja pemalsuan dokumen dan pemalsuan dokumen ada hukuman pidananya. “Saya sempat spot jantung ketika ada informasi dari Kadisdukcapil terkait pemalsuan dokumen. Tapi setelah dicek, pembuatan KTP Tahun 2017, yang saat itu UPTD belum terbentuk,” tuturnya.

Dadi Junaedi SH kuasa hukum El menuturkan, hingga kini kasus yang menimpa klainnya di Polres Banyuasin, masih belum jelas. “El jelas menjadi korban pemerkosaan dengan ancaman,” tandas Dadi yang berharap pihak polres agar bisa mempelajari lagi kasus ini dengan tidak merugikan perempuan.

Laporan : Rill Sriwijaya Media

Redaksi wahanainformasinews.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *