Puluhan Media Diduga Tarik Kerjasama Publikasi Di DPRD Banyuasin

Sikap Tidak Transparan Menjadi Pertanyaan Besar

Banyuasin, WIN.or.id – Tidak transparansi yang terjadi pada kerjasama publikasi media di Sekertaris Dewan (Sekwan), terkait jumlah anggaran publikasi dan jumlah media yang diakomodir tahun anggaran 2021, terhadap puluhan awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih dipertanyakan.

Terkait hal tersebut Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Banyuasin diduga telah mengabaikan undang-undang keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Sekretaris Dewan melalui Kepala Bagian Persidangan dan Per Undangan – Undangan Ahmad Arpin didamping Kepala Sub Bagian Humas (Kasubbag Humas), Candra, mengatakan kepada media yang turun di lapangan Jum’at (12/3/21), bahwa dirinya tidak bisa memperlihatkan berapa jumlah media yang sudah mengajukan kerja sama di dewan.

“Kita tidak bisa memperlihatkan rekap jumlah media yang sudah masuk, karena harus ada izin terlebih dahulu dari pimpinan, intinya kalau barang sudah masuk susah untuk keluar”. Timpal Kabag Persidangan dan Per Undangan – Undangan Ahmad Alpin beberapa waktu lalu. kepada awak media menanggapi hal yang sama.

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Banyuasin Deni Irawan menyayangkan, ketidak transparan tim sekwan Banyuasin dinilai penuh tanda tanya, bahkan kecilnya nilai dana yang dianggarkan kerjasama membuat timbul berbagai pertanyaan lantaran tidak transparansi.

“Semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan ataupun ditutupi, toh media mitra pemerintah, justru dengan terkesan ditutupi jumlah anggaran dan jumlah media mitra menimbulkan tanda tanya besar, ada apa ini?. tegasnya

Lanjut Irawan, suatu kewajaran jika memang benar rumor yang beredar ada seratus lebih media yang mengajukan kerja sama, disitu yang di pertanyakan oleh mereka media apa saja dan siapa wartawannya, sebab selain pemberkasan lengkap mestilah ada wartawannya yang bertugas di Banyuasin sehingga tidak copy paste.

“Selain itu juga perlu adanya transparan terkait nama-nama media yang ditakutkan tumpang tindih, misalkan ada 1 orang wartawan memegang 2 atau 3 media tentu itu menimbulkan ketimpangan dan memunculkan rasa ketidak adilan bagi rekan awak media lainnya, lambat laun akan menjadi persoalan, dan perlu kita sampaikan juga bukannya kami tidak boleh ada media luar masuk, tetapi jelas dulu ada wartawannya.” Paparnya.

Ditambahkan Irawan, “Dalam hal ini kami berpedoman pada UU KIP No 14 Tahun 2008, terkait penggunaan keuangan Negara. Bukan hanya kerjasama Media tetapi termasuk semua anggaran yang ada di Sekwan Banyuasin bisa kita pertanyakan, bahkan kami dari IWO Banyuasin akan menarik berkasan kerjasama yang sudah dimasukan teman-teman jika belum ada kejelasan,” jelasnya.

Sementara Sekwan Banyuasin Adam Ibrahim ketika dikonfirmasi prihal tersebut melalui WhatsApp sampai berita ini di terbitkan belum memberikan tanggapan.

Laporan : Ril IWO BA/ Robi Sy

Redaksi wahanainformasinews.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *