Penunjukan Plh Bupati Oku Dianggap Hanya Panggung Sandiwara

DPRD Oku Ancam Lapor Mendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.
OKU, WIN.or.id – Pasca Meninggalnya Bupati Ogan Komering Ulu (Oku) terpilih, Kuryana Azis beberapa waktu lalu, polemik yang timbul semakin meruncing, setelah pernyataan Gunernur Sumsel dan Sekretaris Daerah (Sekda) Oku, yang menolak ditunjuk sebagai Plh Bupati, dinilai Anggota Lintas Fraksi DPRD Kabupaten Oku hanya sebagai panggung sandiwara.
Pernyataan itu disampaikan Mirza Gumai didampingi sejumlah anggota DPRD OKU lainnya, saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Komisi I, pada Rabu (10/03/2021).
“Drama yang dipertontonkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kemarin adalah panggung sandiwara, kami tahu ada intervensi via telepon ke lembaga DPRD dan Pemkab OKU. 5 menit sebelum konferensi pers, intervensi tersebut datang ke DPRD untuk mencegah terjadinya konferensi pers,” ungkap Mirza dihadapan awak media.
Mirza menyebutkan, siapa yang menelpon, siapa yang ditelpon, apa yang dibicarakan, dan bahkan menyebut nama oknum anggota DPRD OKU akan dibuka pihaknya di depan Kemendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.
Dia kembali melanjutkan, terkait statement Sekda OKU (Achmad Tarmizi, red) yang mengaku tidak siap, pihaknya sudah mempertanyakan hal tersebut dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait penunjukan Plh Bupati OKU tersebut.
“Kami informasikan, bahwa persoalan pengangkatan Plh Bupati sudah kami tanya sebelumnya ke Sekda, dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait pengangkatan Plh Bupati,” ungkap politisi PAN ini.
Selanjutnya, ia juga menyingung soal adanya statemen ketua DPRD OKU yang menyebutkan pernyataan penolakan Plh Bupati OKU oleh perwakilan 8 Fraksi yang ada di DPRD OKU bukan keputusan Dewan, Mirza menegaskan, bahwa yang bersangkutan sudah tahu sebelumnya.
“Ketua DPRD OKU sudah kami beritahukan dan dirinya setuju akan ada rapat lintas fraksi serta konferensi pers terkait upaya untuk memberikanedukasi bahwa proses penunjukan Plh Bupati OKU tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada,” beber Mirza lagi.
Sambung Mirza, dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kepada Mendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.
“Sesegera mungkin akan kami laporkan, cara-cara oligarki kekuasaan seperti ini agar diketahui oleh pemerintah pusat, dan supaya 367.600 jiwapenduduk Kabupaten OKU harus tahu akan hal ini,” tegas Mirza.
Laporan : SMSI OKU
Redaksi Wahanainformasinews.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.